Mediapublik.com Banjarmasin
Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pengelolaan Air Limbah Daerah (PALD) Kota Banjarmasin, Endang Waryono menyebut kondisi keuangan perusahaan semakin memprihatinkan.
Hal terlihat dari pendapatan yang diperoleh perusahaan plat merah ini tidak mampu menutupi beban biaya operasional yang mencapai Rp 500 juta per bulan.
Endang Waryono, mengungkapkan bahwa pemasukan perusahaan hanya sekitar Rp 94 juta dari pelanggan tetap, ditambah dengan layanan sedot tinja yang menghasilkan sekitar Rp 50 juta.
“Secara keseluruhan, pendapatan perusahaan diperkirakan berkisar antara Rp 150 juta hingga Rp 200 juta, yang jelas masih jauh dari cukup untuk menutupi biaya operasional yang besar,” paparnya, Sabtu (25/1).
Endang juga menyoroti dampak dari Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 152 Tahun 2023 yang mengatur tarif jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
Dalam peraturan tersebut, tarif yang dikenakan kepada pelanggan justru semakin turun, seperti tarif yang sebelumnya Rp 22 ribu menjadi Rp 11 ribu per bulan.
Lebih lanjut menurutnya, tarif hanya dikenakan kepada pelanggan yang berlangganan, sementara yang tidak berlangganan tidak dikenakan biaya.
“Hal ini semakin memperburuk kondisi keuangan Perumda PALD, meskipun jumlah pelanggan kini sudah mencapai 7.000 orang,” tambahnya.
Untuk itu kata dia menjaga kelangsungan operasional, Perumda PALD Kota Banjarmasin sangat bergantung pada suntikan dana dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
Namun, tambahnya hal tersebut sepenuhnya tergantung pada kebijakan pemerintah.
Sebagai alternatif, Badan Usaha Milik Pemko Banjarmasin ini juga berencana untuk melepas beberapa aset, yang rencananya akan disetujui oleh Komite Pengawas Manajemen (KPM) serta pihak terkait.
Proses pelepasan aset ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar enam bulan untuk diselesaikan..(Kalsel maju) MP
0 Komentar